Pariwisata Sebagai Kegiatan Ekonomi yang Sedang tumbuh di timor leste

Pada dasarnya berpariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau proses bepergian sementara dari suatu tempat ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Hal ini diakibatkan oleh berbagai keinginan, baik itu kegiatan ekonomi, politik, belajar dan lain sebagainya.
Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara sesorang diluar tempat tinggalnya yang bukan mencari uang. Oleh karena itu perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan sesorang atau lebih dengan tujuan mendapat kenikmatan, kesegaran, serta dapat memenuhi keinginan untuk mendapat kepuasan atau kesegaran kembali serta mendapat pengalaman baru dalam masa perjalanannya.
Aspek ekonomi pariwisata tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi, namun langsung berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan usaha pariwisata lain, seperti usaha perhotelan, restoran, dan penyelenggaraan paket wisata, seperti tansportasi, telekomonikasi, souvvenir Shop dan lainnya.
Pariwisata di Timor leste sebagai sektor ekonomi yang sedang tumbuh harus diberi perhatian yang serius dan di anggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Namun di harapkan sektor ini akan dapat menjadi pembesar penerimaan devisa negara, memperluas atau pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; bagi masyarakat setempat, dan juga negara. Namun dalam situasi demikian kemudian muncul pertanyaan: kebijaksanaan mana yang lebih baik, mengikuti cara Mass tourism ataukah Ecotourism agar kegiatan pariwisata dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang paling banyak bagi negara dan juga masyarakat pada khususnya?
Apakah pengembangan kegiatan paristiwa di lakukan di segenap region atau wilayah timor atau hanya di beberapa daerah tertentu yang di anggap paling siapa? Sementara ada niat untuk menarik wisatawan dalam jumlah besar, dan sebelumnya harus di sadari bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang besar dan hanya terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu (Overcrowding) dapat menurunkan kwalitas kehidupan masyarakat yang pada akhirnya justru akan menghilangkan daya tarik daerah tersebut. Juga harus disadari bahwa keindahan lingkungan alam dapat terganggu bila jumlah dan kwalitas perilaku wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut tidak dapat dikendalikan secara efektif.
Di samping menjadi salah satu aspek penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat berbagai jenis wisata dapat di tempatkan di mana saja {Footlose}. Oleh sebab itu pembangunan wisata dapat di lakukan di daerah yang pengaruh penciptaan lapangan kerjanya paling menguntungkan.
Tetapi bagaimana cara mengembangkan kepariwisataan di suatu daerah tertentu dengan melibatkan penduduk setempat sehingga mereka dapat ikut berperan dan menarik mafaat dari kegiatan itu?
Pembangunan pariwisata memerlukan modal. Modal ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Dalam situasi di mana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas, sangatlah di harapkan pihak swasta dapat berperang lebih besar dengan ikut mendanai pembangunan berbagai prasarana, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan objek atau daerah tujuan wisata. Bagi investor swata, keikut-sertaan dalam pembangunan prasarana wisata jelas merupakan beban investasi tersendiri. Namun demikian mereka dapat di beri imbalan yang berupa hak tertentu. Yang harus di pahami adalah bahwa pemberian hak- tersebut hendaknya tidak akan menggangu pihak lain. Dengan adanya keikut-sertaan pihak swasta dalam pembangunan prasarana wisata, maka modal public dapat lebih di pusatkan pada proyek yang dapat menciptakan sinergi bersama-sama dengan yang telah di rintis oleh sektor swasta. Hal ini juga berarti bahwa di masa mendatang dapat di harapkan akan ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta.
Kebijaksanaan yang menjamin perlakuan yang tidak membeda-bedakan hendaknya di rencanakan dengan cermat dan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya,termasuk hak dan kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat.
Ada beberapa masalah mendasar yang berkaitan dengan kebijaksanaan pariwisata. Misalnya,masih harus ada kesepakatan mengenai perimbangan biaya untuk promosi dan pembangunan yang didanai sektor publik. Memang bukan hal yang aneh bila pemerintah terlibat dalam hal ini. Namun apakah pedanaan pemerintah tersebut betul-betul telah melancar pembangunan pariwisata atau apakah hal itu justru akan menyebabkan pelaku industri wisata menjadi kurang peka terhadap kebutuhan wisatawan sehingga mereka mejadi kurang aktif dalam memberikan layanan yang terbaik bagi wisatawan, yang dengan demikian menjadikan mereka kurang dapat bersaing ?
Industri parawisata sering di anggap sebagai jawaban untuk menhadapi terbagai masalah ekonomi atau kesulitan ekonomi yang di akibatkan oleh ekspor non-migas yang timpang, di pandang akan dapat di atasi dengan industri pariwisata karena industri pariwisata dapat menciptakan lapagan kerja baru yang jelas-akan dapat memberikan lebih banyak peluang ekonomi, di perbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional, pariwisata juga di harapkan akan dapat meningkatkan pengertian international, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi.

Ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan pariwisata, baik secara nasional maupun daerah, sepertinya dirancang khusus untuk kepentingan operator wisata saja. Tekan kene, bahwa kegiatan pariwisata mulai banyak menimbulkan isu kebijaksanaan, yang sering sangat kontroversional, tidaklah dapat di abaikan.pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan dan keinginan wisatwan, oprator wisata, serta masyarat dalam menhadapi persengketaan tersebut. Pemeritah harus berupaya menimbangkan minat-minat yang bertentangan itu sedemikian rupa sehingga pariwisata dapat benar-benar mejadi usaha ekonomi yang utama, yang mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan secara adil. Hal ini dapat tercapai bila kegiatan pariwisata bersifat ramah terhadap lingkungan; Borley {1992} menyatakan bahwa lingkugan memiliki nilai instrinsik yang jauh melebihi nilainya sebagai asset pariwisata .Agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan agar dapat bertahan hidup untuk jangka panjang. Lingkungan tidak boleh dipertaruhkan hanya karena pertimbangan jangka pendek.


Mengapa diperlukan kebijaksanaan pariwisata?
Bila pariwisata dianggap sebagai suatu kegiatan ekonomi maka pariwisata juga harus dicermati seperti kegiatan ekonomi lainya. seperti halnya dengan kegiatan ekonomi lainya. isu yang berkembang disektor inipun berkaitan dengan kelangkaan sumber daya dan dana. Dalam kondisi yang demikian orang harus memilih: antara parawisata dengan kegiatan lainnya, antara berbagai jenis pariwisata ,dan antara daerah tujuan wisata yang satu dengan daerah tujuan lainnya.
Kegiatan pariwisata mencakup proses pertukaran antara pembeli dan penjual. Kekuatan pasar dengan sndirinya akan sangat menentukan . Namun demikian pihak swasta bila tanpa dukungan pemerintah, mungkin akan gagal karena adanya berbagai factor eksternal yang merugikan. Oleh sebab itu, seringkali di perlukan campur tangan pemeritah untuk memperbaiki pasar dan menjamin bahwa pasar akan secara cermat dan penuh mampu menanggapi keinginan konsumen.
Dampak negative kegiatan pariwisata, terutama dampak negatifnya tehadap kelestarian lingkungan dan warisan budaya nasional, adalah hal-hal yang banyak di gunakan sebagai alasan campur tangan pemerintah. Misalnya, pasar wisata sering terdapat di daerah yng memiliki keunggulan komparatif karena keindahan alamnya. karena daerah itu mampu menarik begitu banyak wisata maka lalulintas menjadi macet, terjadi polusi dan juga kerusakan terhadap lingkungan yang benarnya merupakan dasar keunggulan daerah tersebut. Pihak swasta dengan hak kepemilikan swata dapat memecahkan masalah itu dengan menarik menarik biaya dari para wisatawan yang datang ke objek wisata tersebut dan memanfaatkan sebagian pendapatannya untuk menjaga nilai pasar asset tesebut.
Namun sebagian besar pasar wisata adalah milik public atau umum, seperti aneka jenis pemandangan, pantai dan pengungan. Aset seperti itu sering kali masih di anggap sebai aset “alamiah” yang tidak perlu dipeliharah .dengan kata lain, parawisata dicirikan dengan hak kepemilikan yang salah didefenisikan, tidak dapat dilaksanakan atau tidak layak dilaksanakan dan diberi kebijaksanaan. Dalam situasi seperti itu masyarakat setempat seringkali memerlukan tindakan kolektif pemerintah sebagai pilihan yang paling nyata dan popular. Namun tindakan kolektif demikian dapat mejadi controversial karena cenderung membeda-bedakan orang atas dasar kemampuannya membayar.

Kedua, aliran wisatawan sering di anggap sebagai peramal kerjasama internasional. Richer {1989}mengutip dengan berbagai sumber menyatakan bahwa aliran wisatawan merupakan peramal yang andal bagi bantuan ekonomi, meskipun terdapat hubungan yang kecal atau negative antara arah dan besarnya aliran wisatawan dengan kemuingkinan dukungan politik dari negara tuan rumah untuk situasi politik negarah asal wisatawan.

Konsep kommmunity based planning merupakan alternative yang dipandang dapat diterapakan secara tepat dan terarah untuk setiap daerah tujuan wisata. Sesuai dengan konsep tersebut pemerintah harus menetapkan beberapa kebijakan pokok yang mempunyai pengaruh besar terhadap konstelasi kepariwisataan nasional, yakni dengan menetapkan beberapa negara sebagai pasar utama kepariwisataan nasional.

Oleh karena itu, kita perlu melakukan reorentasi segmentasi pasar kepariwisataan nasional melalui konsep penerapan kesesuaian produk dan pasar, untuk menuju kepada consumer solution sebagai awal revitalisasi kebijaksanaan pariwisata nasional.

Menyadari kondisi tersebut maka perlu diterapkan suatu konsep untuk mengantisipasi hala-hal tersebut diatas. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah konsep value creation. Padam konsep ini terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata nasional yang menjadi tanggung jawab semua insan pariwisata, termasuk institusi pendidikan. Ketiga aspek tersebut adalah performance gap, ability gap, dan opportunity gap.

Dalam terapannya terhadap pariwisata Timor leste hal-hal yang harus dilakukan adalah;

1. Mengadakan rekonstruksi dan resturkturisasi sumber daya manusia pariwisata, mengingat kurangnya kinerja instansi berwewenang dalam membina dan mengelola kepariwisataan nasional dan daerah tujuan wisata.
2. Mengadakan rekonfigurasi produk pariwisata Timor leste melalui pembangunan kawasan Regiaun. Hal ini dilakukan untuk mempertajam image Timor leste di pasar pariwisata internasional.
3. Mengadakan revitalisasi strategi pengembangan kepariwisataan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Optimislah bahwa sektor kepariwisataan nasional tetap memiliki peluang untuk dikembangkan walau masih ada ketimpangan disana-sini. Berkaitan dengan hal ini dimana kinerja dan posisi kepariwisataan nasional masih jauh dari yang diharapkan, pendidikan kepariwisataan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, yang berupa sumbangan pemikira-pemikiran maupun tindakan nyata yang dibutuhkan uantuk pengembangan kepariwisataan, khususnya penyediaan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas.

Gil Costa
Tourism Student- Bandung